
TIDAK kurang dari 2.000 hektare kawasan pantai di Nusa Tenggara Barat telah dikonservasi, 1.500 hektare di Lombok Timur dan 500 hektare di kawasan perairan Bima. Selanjutnya di Lombok Barat juga akan dilakukan konservasi tidak kurang dari 500 hektare.
Drs Made Sujana, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil ada dua lokasi yang akan menjadi sasaran konservasi laut daerah Lombok Barat yakni Kawasan Teluk Sepi dan atau kawasan Gili Sofia Lusia.
Dalam upaya konservasi ini Kepala Dinas Kelautan NTB, Ali Syahdan berharap pihak-pihak terkait tetap bersinergi karena persoalan laut bukan hanya tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan saja. Ada pihak lain juga yang berkepentingan seperti Pariwisata, Lingkungan Hidup, Perhubungan, dan lain-lain. ‘’Kami harapkan semua pihak bisa terlibat secara aktif dan terus bersinergi untuk menyukseskan upaya konservasi,’’ ujarnya.
Upaya konservasi kawasan laut daerah, kata Ali Syahdan tidak hanya berbicara membangun fisik seperti terumbu karang, padang lamun, ikan dan lain-lain. Tetapi yang lebih penting adalah pelibatan masyarakat secara aktif dalam melakukan pengamanan. Upaya konservasi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, inisiatif masyarakat karena yang akan menikmati nantinya adalah masyarakat juga.
Pengalaman menunjukkan beberapa wilayah perairan laut di bawah pengawasan langsung masyarakat melalui aturan-aturan lokal mampu tumbuh secara lestari. ‘’Aturan lokal yang digagas oleh masyarakat setempat terbukti mampu menjaga kelestarian laut,’’ kata Ali Syahdan.
Karena itu, dalam upaya KKP masyarakat setempat harus mampu membuat aturan-aturan lokal (awiq-awiq). Awiq-awiq terbukti mampu membendung kerusakan lingkungan laut, bahkan sebaliknya mendorong upaya-upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas lingkungan laut. Beberapa kawasan yang sudah menerapkan awiq-awiq seperti di Lombok Timur dengan Komite Pengelola Perikanan Laut (KPPL) dan juga Lombok Utara dengan Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara.
Munculnya KPPL di Tanjung Luar, Lombok Timur tidak bisa lepas dari sosok Ali Syahdan yang saat itu menjabat Kepala Dinas Perikanan Lombok Timur. Lahir dari kegelisahan warga atas maraknya pengeboman ikan di perairan Tanjung Luar. Pengeboman ikan telah merusak ekosistem laut di perairan Tanjung Luar. Akibatnya beberapa jenis ikan berkurang bahkan menghilang. Keadaan ini berpengaruh proses tangkap oleh nelayan. Difasilitasi Dinas Kelautan saat itu maka terbentuklah KPPL.
Saat ini, eksistensi kelompok-kelompok pengamanan swadaya seperti KPPL, LMN Lombok Utara maupun Pokmaswas di Lombok Selatan sudah menjadi pembicaraan internasional. Pebruari 2009, LSM sejenis dari berbagai belahan dunia akan menggelar pertemuan internasional di Lombok.(saptoto)
Drs Made Sujana, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil ada dua lokasi yang akan menjadi sasaran konservasi laut daerah Lombok Barat yakni Kawasan Teluk Sepi dan atau kawasan Gili Sofia Lusia.
Dalam upaya konservasi ini Kepala Dinas Kelautan NTB, Ali Syahdan berharap pihak-pihak terkait tetap bersinergi karena persoalan laut bukan hanya tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan saja. Ada pihak lain juga yang berkepentingan seperti Pariwisata, Lingkungan Hidup, Perhubungan, dan lain-lain. ‘’Kami harapkan semua pihak bisa terlibat secara aktif dan terus bersinergi untuk menyukseskan upaya konservasi,’’ ujarnya.
Upaya konservasi kawasan laut daerah, kata Ali Syahdan tidak hanya berbicara membangun fisik seperti terumbu karang, padang lamun, ikan dan lain-lain. Tetapi yang lebih penting adalah pelibatan masyarakat secara aktif dalam melakukan pengamanan. Upaya konservasi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, inisiatif masyarakat karena yang akan menikmati nantinya adalah masyarakat juga.
Pengalaman menunjukkan beberapa wilayah perairan laut di bawah pengawasan langsung masyarakat melalui aturan-aturan lokal mampu tumbuh secara lestari. ‘’Aturan lokal yang digagas oleh masyarakat setempat terbukti mampu menjaga kelestarian laut,’’ kata Ali Syahdan.
Karena itu, dalam upaya KKP masyarakat setempat harus mampu membuat aturan-aturan lokal (awiq-awiq). Awiq-awiq terbukti mampu membendung kerusakan lingkungan laut, bahkan sebaliknya mendorong upaya-upaya perbaikan dan meningkatkan kualitas lingkungan laut. Beberapa kawasan yang sudah menerapkan awiq-awiq seperti di Lombok Timur dengan Komite Pengelola Perikanan Laut (KPPL) dan juga Lombok Utara dengan Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara.
Munculnya KPPL di Tanjung Luar, Lombok Timur tidak bisa lepas dari sosok Ali Syahdan yang saat itu menjabat Kepala Dinas Perikanan Lombok Timur. Lahir dari kegelisahan warga atas maraknya pengeboman ikan di perairan Tanjung Luar. Pengeboman ikan telah merusak ekosistem laut di perairan Tanjung Luar. Akibatnya beberapa jenis ikan berkurang bahkan menghilang. Keadaan ini berpengaruh proses tangkap oleh nelayan. Difasilitasi Dinas Kelautan saat itu maka terbentuklah KPPL.
Saat ini, eksistensi kelompok-kelompok pengamanan swadaya seperti KPPL, LMN Lombok Utara maupun Pokmaswas di Lombok Selatan sudah menjadi pembicaraan internasional. Pebruari 2009, LSM sejenis dari berbagai belahan dunia akan menggelar pertemuan internasional di Lombok.(saptoto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar